Pemotongan Bantuan AS Menghapus Layanan Penjangkauan HIV bagi Orang LGBT di Indonesia, Temuan Human Rights Watch

Selama bertahun-tahun, orang-orang yang menjaga komunitas queer dan trans di Indonesia tetap terhubung dengan layanan HIV bukanlah dokter. Mereka adalah petugas penjangkauan: teman sebaya yang membagikan kondom, menjelaskan PrEP, mengajak orang tes, memastikan mereka tetap menjalani pengobatan, dan kadang menemani mereka ke klinik.

Menurut laporan baru Human Rights Watch, seluruh lapisan layanan bagi orang LGBT itu lenyap pada 2025, ketika pemerintah AS membubarkan USAID.

Temuan laporan

Laporan berjudul “We Want to Be Treated as Human”: Impact of US Foreign Aid Cuts on HIV/AIDS Prevention and Care in Indonesia terbit pada 11 November dan setebal 33 halaman. Temuan utamanya, menurut rilis berita HRW:

• Dananya: Data pemerintah AS menunjukkan dana HIV yang dialokasikan untuk Indonesia turun dari US$11,9 juta pada tahun fiskal 2024 menjadi US$7,9 juta pada tahun fiskal 2025.
• Yang dipotong: Semua layanan pencegahan dan perawatan HIV berbasis komunitas untuk orang LGBT yang didanai USAID.
• Siapa yang paling berisiko: Prevalensi HIV di Indonesia sekitar 0,4% pada populasi umum, tetapi sekitar 22% pada laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki dan 25% pada orang transgender.
• Siapa yang membiayai: Pada 2020, hanya 0,1% belanja HIV dalam negeri Indonesia yang dialokasikan untuk program bagi laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, dan tidak ada yang khusus untuk orang trans. Donor internasional menanggung 98% program HIV untuk kelompok-kelompok tersebut.

Jadi ketika satu donor besar pergi, tidak ada yang menggantikan. HRW mencatat bahwa setelah pemotongan AS, Prancis, Jepang, Jerman, dan negara lain juga menarik pendanaan HIV/AIDS.

Seperti apa di lapangan

HRW mewawancarai 35 orang di Jakarta, Depok, dan Serang pada November 2025 dan Juni 2026: orang yang hidup dengan HIV, petugas penjangkauan, aktivis, akademisi, penerima bantuan, dan staf LSM.

Para petugas penjangkauan mengatakan kepada HRW bahwa mereka kehilangan kontak dengan klien. Sebagian klien melewatkan dosis atau terlambat mengambil obat. Kelompok lokal mengatakan mereka tidak bisa lagi memantau infeksi baru atau siapa yang berhenti berobat.

Seorang aktivis gay yang hidup dengan HIV mengatakannya terus terang: “Kalau kamu LGBT dan hidup dengan HIV, tamatlah ceritanya. Kamu sudah habis.”

“Pemangkasan USAID oleh pemerintahan Trump menghapus layanan yang membantu orang LGBT” di Indonesia, kata Julia Bleckner, peneliti senior bidang kesehatan di HRW.

Undang-undang baru membuat meminta bantuan pun lebih sulit

Kesenjangan dana ini datang pada saat yang paling buruk.

KUHP baru Indonesia mulai berlaku pada 1 Januari 2026. KUHP ini memidanakan hubungan seks konsensual di luar perkawinan heteroseksual dan memungkinkan anggota keluarga dekat mengajukan pengaduan. HRW menyebut aturan ini secara efektif memidanakan hubungan sesama jenis untuk pertama kalinya.

Razia polisi terhadap pertemuan pribadi telah menggunakan kondom dan obat yang diduga obat HIV sebagai barang bukti, menurut laporan itu. Alat pencegahan pun berubah menjadi sesuatu yang ditakuti untuk dibawa. Untuk apa tes, atau menyimpan PrEP di tas, kalau itu bisa dipakai untuk melawanmu?

Bagi orang trans, ada lapisan tambahan. HRW menyebut mereka yang identitasnya di KTP tidak sesuai dengan gendernya bisa dipanggil di depan umum dengan nama lama, yang membuat mereka dipermalukan dan didiskriminasi. “Keluar rumah saja sebagai orang trans itu menakutkan,” kata seorang petugas penjangkauan trans yang hidup dengan HIV kepada HRW.

Kami terus mengikuti bagaimana tekanan terhadap orang LGBTQ+ di Indonesia meningkat tahun ini: upaya menghapus konten LGBTQ+ dari internet, serangan terhadap mahasiswa, dan dorongan dari lembaga ulama untuk memidanakan orang LGBTQ+ secara langsung. Hilangnya layanan HIV terjadi di atas semua itu.

Gambaran global

Indonesia bukan satu-satunya yang merasakannya. HRW mengutip perkiraan bahwa lebih dari 170.000 orang tambahan meninggal di seluruh dunia dalam setahun sejak pemotongan respons HIV dimulai. Direktur eksekutif UNAIDS Winnie Byanyima mengatakan: “Tidak diragukan lagi, ini adalah gangguan paling serius dalam respons HIV.”

Pola yang sama juga terlihat di tempat lain. Di Balkan, kelompok LGBTQ+ di Makedonia Utara kehilangan dana inti ketika USAID mundur, dan di AS, kelompok pencegahan HIV berbasis komunitas juga dipotong dananya.

Apa yang diminta HRW

Dari pemerintah Indonesia: mendanai pencegahan dan perawatan HIV untuk laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki dan orang trans, mendukung kelompok yang dipimpin komunitas, menjaga pasokan antiretroviral tetap stabil, melatih tenaga kesehatan, mencabut undang-undang yang diskriminatif, menghentikan razia, berhenti memperlakukan kondom dan obat HIV sebagai barang bukti, serta melindungi orang LGBT dari kekerasan main hakim sendiri.

Dari AS: menyalurkan dana PEPFAR tepat waktu, mengungkap apa yang terjadi saat program dihentikan, dan mencabut kebijakan “Promoting Human Flourishing in Foreign Assistance”.

Dari donor lain: menambah kontribusi ke Global Fund untuk Melawan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria, dan mendanai langsung kelompok yang dipimpin orang LGBT di Indonesia.

HRW mengatakan telah menyurati Departemen Luar Negeri AS serta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri Indonesia pada 24 September 2026. Hingga laporan terbit, belum ada yang membalas.

Mengapa ini penting

HIV bisa dicegah dan diobati. Orang yang menjalani pengobatan efektif bisa hidup panjang dan utuh, dan tidak akan menularkan virus kepada pasangannya. Semuanya bergantung pada menjaga orang tetap terhubung dengan layanan.

Itulah yang dilakukan para petugas penjangkauan di Indonesia, dan laporan ini menunjukkan betapa cepatnya semua itu runtuh ketika dana dan ruang hukum hilang bersamaan. Jalan keluarnya juga sama jelasnya: danai orang-orang yang sudah dipercaya komunitas, dan berhenti memperlakukan kondom sebagai bukti kejahatan.